Danpos Ramil 01/Tembilahan Dorong Kolaborasi Lintas Instansi untuk Kendalikan Inflasi di Inhil

TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah sekaligus membahas peluang kolaborasi program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa (3/11/2026).

Rapat yang dimulai pukul 08.00 WIB itu dipimpin Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, H. Fadillah. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Perum Bulog.

Selain membahas langkah konkret pengendalian inflasi, forum tersebut juga menyoroti kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terkait program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Perwakilan Dandim 0314/Inhil, Danpos Ramil 01/Tembilahan Peltu Jaharzam, menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan kerja sama berkelanjutan agar kebijakan yang dirumuskan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kerja sama seluruh pihak. Kami berharap melalui koordinasi ini, setiap langkah yang dirumuskan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok," ujarnya.

Dalam pembahasan pengendalian inflasi, peserta rapat turut mengangkat sejumlah langkah strategis yang dapat diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir. Keterlibatan perangkat daerah, BPS, dan Bulog diharapkan mendukung koordinasi serta penyelarasan kebijakan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Rapat juga membuka ruang diskusi dan tanya jawab guna membahas berbagai persoalan serta langkah tindak lanjut yang dinilai perlu dilakukan sesuai kondisi daerah.

Sejumlah pejabat dan perwakilan instansi turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya perwakilan Dandim 0314/Inhil, Kapolres Inhil, Bagian Perekonomian dan Pembangunan, BPS, Bulog, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bapperida, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, serta sejumlah perangkat daerah lainnya.

Pertemuan berlangsung melalui tahapan pembukaan, pembacaan doa, pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, hingga penutupan. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 11.00 WIB.

Melalui koordinasi lintas instansi ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mendorong sinergi program pemerintah pusat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.