Babinsa Sebele Kawal Validasi BLT dan Koperasi Merah Putih

Babinsa Sebele Kawal Validasi BLT dan Koperasi Merah Putih

BELAT, 4 Juni 2026 – Babinsa Desa Sebele Koramil 03/Kundur Kodim 0317/TBK, Serda Erdiwan Hura, menghadiri rangkaian kegiatan musyawarah desa yang membahas verifikasi dan finalisasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2026, Kamis (4/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Desa Sebele, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi umrah serta musyawarah pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih.
Sejak pagi, sejumlah perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga tampak memenuhi lokasi kegiatan. Forum tersebut menjadi wadah penting untuk memastikan setiap program yang akan dijalankan pemerintah desa benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan itu, Serda Erdiwan Hura ikut memutar sepanjang musyawarah sekaligus memastikan seluruh tahapan verifikasi, validasi, dan finalisasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD berjalan secara transparan dan akuntabel. Kehadiran Babinsa juga menjadi bentuk pendampingan TNI terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah binaan.
“Kami hadir untuk mendukung lancarnya kegiatan serta memastikan proses musyawarah berlangsung secara tertib, terbuka, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Data yang ditetapkan harus benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan agar bantuan dapat diterima oleh warga yang berhak,” ujar Serda Erdiwan Hura.
Selain membahas data penerima BLT-DD Tahun 2026, forum tersebut juga menjadi sarana sosialisasi berbagai program yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk penguatan kelembagaan melalui Koperasi Merah Putih. Peserta musyawarah diberikan kesempatan menyampaikan masukan dan klarifikasi terhadap data yang dibahas sehingga keputusan yang dihasilkan diperoleh kesepakatan bersama.
Kehadiran Babinsa dalam kegiatan desa seperti ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat. Melalui komunikasi yang aktif dan pengawasan yang melekat, berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari.
Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Hasil musyawarah selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan dan menyalurkan bantuan program kepada masyarakat yang memenuhi kriteria pada tahun anggaran 2026.