Danramil 01/Kota hadiri Forum Konsultasi Publik Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2026 Bahas Penin

Danramil 01/Kota hadiri Forum Konsultasi Publik Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2026 Bahas Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Tanjungpinang, 11 September 2026 — Kecamatan Tanjungpinang Timur melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2026 yang bertempat di Aula Kecamatan Tanjungpinang Timur, Jalan DI. Panjaitan KM 7, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut dihadiri oleh Camat Tanjungpinang Timur, Danramil 01/Kota, Kapolsek Tanjungpinang Timur, KUA Tanjungpinang Timur, para lurah se-Kecamatan Tanjungpinang Timur, kepala puskesmas, unsur pelayanan kecamatan dan kelurahan, Ketua Forum RT/RW Kecamatan Tanjungpinang Timur beserta para ketua forum RT/RW kelurahan, PKB Kecamatan Tanjungpinang Timur, serta sejumlah tokoh dan undangan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Camat Tanjungpinang Timur memaparkan alur pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) surat dispensasi nikah melalui program “Sigap Nikah”.

Pemaparan meliputi pusat pengaduan pelayanan Kecamatan Tanjungpinang Timur, alur surat rekomendasi, mekanisme rekomendasi, tujuan SOP dalam mendukung digitalisasi dokumen, serta manfaat penerapan SOP bagi masyarakat secara luas. Selain itu, turut diperkenalkan survei kepuasan masyarakat berbasis digital sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Forum konsultasi publik juga diisi dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun saran terkait pelayanan publik di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan berakhir sekitar pukul 11.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan tertib, aman, dan lancar.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin baik antara pemerintah kecamatan, perangkat kelurahan, unsur terkait, serta masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.