Babinsa Koramil 04/Dabo Kawal Musyawarah Perubahan APBDes Berindat 2026

LINGGA – Transparansi pengelolaan anggaran desa menjadi perhatian dalam musyawarah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 di Aula Desa Berindat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Kamis (12/11/2026). Babinsa Koramil 04/Dabo, Sertu Darmadi, turut menghadiri forum tersebut untuk mendukung proses pembahasan dan penetapan kebijakan keuangan desa.

Musyawarah ini melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, serta unsur masyarakat. Forum tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyesuaian anggaran agar program pemerintahan dan pembangunan desa tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Camat Singkep Pesisir diwakili Kasi Pemerintahan dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala Desa Berindat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah unsur terkait lainnya.

Komandan Koramil 04/Dabo, Kapten Arm Ismarli Koto, menjelaskan bahwa kehadiran Babinsa dalam musyawarah desa merupakan bentuk dukungan TNI terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah binaan.

Menurutnya, keterlibatan aparat kewilayahan dalam kegiatan kemasyarakatan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat.

Perubahan APBDes memiliki peran penting dalam menyesuaikan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa terhadap perkembangan kebutuhan selama tahun anggaran berjalan.

Karena itu, pembahasan melalui musyawarah diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, memperhatikan prioritas pembangunan, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Melalui forum tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam penetapan perubahan APBDes 2026 sehingga pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan Desa Berindat dapat berjalan lebih efektif.

Kehadiran Babinsa juga diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kelancaran program pembangunan dan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik.