Babinsa Durai Kawal Evaluasi BUMDes Tanjung Kilang Tahun 2026

Babinsa Desa Tanjung Kilang, Danpos Durai Koramil 02/Moro Kodim 0317/TBK, Pelda Erdianto menghadiri Musyawarah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Kilang Mandiri Tahun 2026 di RT 001/RW 001, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Jumat (8/5/2026) pagi.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.05 WIB tersebut berlangsung secara tertib dan dihadiri unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat. Kepala Desa Tanjung Kilang, Khairi, dan Ketua BPD Raja Rafizal dari Desa Telaga Tujuh tampak mengikuti memutar musyawarah hingga selesai.
Dalam forum itu, peserta membahas laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes sekaligus meluncurkan berbagai program usaha yang telah berjalan selama satu tahun terakhir. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan menyusun langkah pengembangan usaha desa ke depan.
Pelda Erdianto mengatakan kehadiran aparat teritorial dalam kegiatan desa merupakan bentuk dukungan TNI terhadap pembangunan dan penguatan ekonomi melalui masyarakat BUMDes.
“Kami berharap BUMDes Tanjung Kilang Mandiri dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Kehadiran Babinsa juga untuk memastikan kegiatan berjalan aman, aman, dan kondusif,” ujar Pelda Erdianto.
Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Kilang, Khairi, menegaskan bahwa musyawarah LPJ menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa.
“Melalui evaluasi ini, kami ingin seluruh program BUMDes semakin baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Musyawarah juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparat kewilayahan dalam mendukung kemajuan Desa Tanjung Kilang.
Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Koramil 02/Moro dalam mendampingi dan mengawal program pembangunan desa agar berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.